Kabupaten Bandung, Qjabar – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, SH., menggelar kegiatan dialog bersama tokoh masyarakat lintas sektor di Kecamatan Dayeuhkolot melalui forum “Rebo Keliling” (BOLING).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Dayeuhkolot Drs. Asep Suryadi, M.K.P. beserta jajaran, unsur Forkopimcam, para kepala desa, Ketua TP PKK desa, tokoh agama, Ketua MUI, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Hj. Renie mengawali dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan silaturahmi dan dialog bersama masyarakat.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur kewilayahan, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bandung.
“Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dapat bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot. Forum seperti ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk mendengar berbagai aspirasi, masukan, dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hj. Renie menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakannya merupakan bagian dari program silaturahmi yang ia sebut sebagai “Boling” (Rebo Keliling), yakni forum dialog yang bertujuan mempererat hubungan antara pimpinan DPRD dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan, meskipun dirinya merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Majalaya, Paseh, Ibun, dan Solokanjeruk, namun setelah dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kabupaten Bandung menjadi tanggung jawabnya.
“Sebagai Ketua DPRD, saya memiliki tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
Karena itu saya ingin hadir langsung di tengah masyarakat, termasuk di Kecamatan Dayeuhkolot, untuk mendengar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Hj. Renie juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dijalankan oleh eksekutif, tetapi juga melibatkan DPRD sebagai unsur legislatif yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat agar lebih aktif menjalin komunikasi dengan anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan II, yang meliputi wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya. Dari total 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung, terdapat delapan anggota legislatif yang berasal dari Dapil II sebagai wakil masyarakat di wilayah tersebut.
“Anggota DPRD adalah wakil masyarakat. Karena itu masyarakat jangan sungkan untuk berkomunikasi, menyampaikan usulan, maupun berbagai persoalan yang dihadapi. Aspirasi masyarakat menjadi bahan bagi kami untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa salah satu mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), selain melalui kegiatan reses yang rutin dilaksanakan anggota DPRD sebanyak tiga kali dalam satu tahun.
Dalam forum dialog tersebut, Hj. Renie menegaskan bahwa dirinya tidak dapat secara langsung memutuskan atau merealisasikan pembangunan fisik, karena kewenangan pelaksanaan program berada pada pemerintah daerah. Namun demikian, DPRD memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan anggaran dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau ada jalan yang rusak atau kebutuhan pembangunan lainnya, memang saya tidak bisa langsung membangun saat itu juga. Tetapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan dialog lintas sektor tersebut dapat memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan DPRD Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik, merata, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Reporter : Yun.s
