Kota Tasik, Qjabar – – Prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritik menohok dari elemen pemuda daerah. Penghargaan satu dekade tersebut dinilai hanya menjadi fatamorgana di atas kertas yang sangat kontras dengan realitas kemiskinan serta karut-marutnya tata kota di lapangan.
Kritik tajam tersebut dilayangkan oleh Ketua Generasi Muda NU sekaligus Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam euforia seremonial tersebut, sebab opini WTP bukanlah indikator mutlak keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan warganya.
“Secara sederhana, opini WTP itu ibarat ‘Rapor Pembukuan’, bukan ‘Rapor Kelulusan’. BPK hanya menyatakan bahwa Pemkot Tasikmalaya pintar mencatat uang keluar-masuk sesuai aturan akuntansi negara. BPK tidak pernah menyatakan bahwa rakyat Tasikmalaya sudah makmur,” ujar Myftah dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).
Dalam analisisnya, Myftah membeberkan empat kontras utama antara piagam WTP yang dipajang di dinding kantor dinas dengan realitas pahit yang dihadapi warga sehari-hari. Pertama, mengenai kontras kemiskinan. Meski laporan keuangan dinilai bersih dan patuh standar selama periode satu dekade (2017–2026), Kota Tasikmalaya secara konsisten tetap berada di papan atas sebagai salah satu daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Anggaran tercatat sukses keluar secara administratif, namun dinilai gagal total dalam mengentaskan kemiskinan struktural di akar rumput.
Kedua, kemahiran birokrasi dalam mencocokkan nota belanja dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dinilai berbanding terbalik dengan kondisi fasilitas publik di lapangan. Di jalanan, warga masih bertahun-tahun berhadapan dengan masalah klasik, seperti jalan lingkungan yang kupak-kapik, jalan Pasar Cikurubuk yang rusak parah, tata kelola sampah yang buruk, hingga ancaman banjir cileuncang yang mengepung kota setiap kali hujan mengguyur deras meski hanya selama satu jam. Menata dokumen di meja kerja diakui terbukti jauh lebih cepat ketimbang membereskan masalah nyata di ruang publik.
Kontradiksi ketiga yang paling menohok tertuju pada fungsi anggaran. Sebagian besar porsi APBD dinilai habis hanya untuk membiayai rutinitas birokrasi, seperti gaji pegawai, rapat, dan perjalanan dinas. Ironisnya, pembayaran hak rekanan atau pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik justru dianjuk (ditunda) dan belum lunas seluruhnya. Selain itu, banyak proyek fisik yang dihadirkan dinilai hanya bersifat kosmetik, bukan kebutuhan urgen yang membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal. Pemkot Tasikmalaya diibaratkan seperti siswa yang rajin mencatat pelajaran di buku tulis dengan rapi, tetapi nilainya jeblok saat ujian kehidupan yang sesungguhnya.
Keempat, tantangan nyata kini berada di pundak Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi. Penghargaan ke-10 yang diterima dengan senyuman di atas panggung tersebut dinilai sudah tidak lagi mempan untuk membius daya kritis warga. Realitas di akar rumput menunjukkan masyarakat hari ini lebih membutuhkan penurunan harga bahan pokok, pengentasan angka stunting, dan kemudahan mendapat pekerjaan di kota sendiri. Kegelisahan ini bahkan tecermin jelas dari kolom komentar media sosial Wali Kota yang kerap dibanjiri tagihan kerja nyata oleh netizen.
Menutup narasinya, aktivis muda NU ini mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengubah orientasi kinerjanya dari sekadar kepatuhan administratif menjadi keberhasilan substantif. “Prestasi sejati seorang pemimpin hari ini diukur dari seberapa sejahtera isi dompet dan isi piring masyarakat, bukan seberapa banyak piagam yang berdebu di dinding-dinding kantor dinas,” tegas Myftah.
Hingga berita ini diturunkan pada Kamis malam, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait kritik dan sorotan tajam yang dilayangkan oleh aliansi pemuda tersebut.
Areporter : A RA
