BerandaHukum & KriminalBuset, Bantuan Provinsi Jabar Tidak Direalisasikan Terjadi Di Desa Panundaan Ciwidey Kab....

Buset, Bantuan Provinsi Jabar Tidak Direalisasikan Terjadi Di Desa Panundaan Ciwidey Kab. Bandung

Date:

Berita Terkini

Ketua KNPI PK Soreang Alvio Gustaf Nugraha Siapkan Strategi Satukan Pemuda dan Tekan Pengangguran

Kabupaten Bandung, Qjabar – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia...

BKC Bupati Cup 2 Resmi Digelar, Tekankan Sportivitas dan Mental Juara

TASIKMALAYA, QJabar – Kejuaraan Antar Dojo Bandung Karate Club...

BMH Cirebon Bersama KKN UIN Siber Syekh Nurjati Hadirkan Indonesia Bercerita di Desa Sambeng

Cirebon Qjabar – Suasana ceria dan penuh antusiasme mewarnai...

Muscam KNPI Kecamatan Soreang Digelar, Alvio Gustaf Nugraha Terpilih Pimpin Periode 2026–2029

Kabupaten Bandung, Qjabar – Musyawarah Kecamatan (Muscam) Komite Nasional...
spot_imgspot_img

Bandung Qjabar – Mengaku tidak ada masalah terkait anggaran yang di gulirkan ke pihak Pemerintah Desa itu ungkapan Kades Panundaan Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung An An Romdon.

Sementara berdasarkan info yang berhasil dihimpun tim investigasi di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung selaku penerima manfaat Bantuan Provinsi Jawa Barat hingga kini bantuan tersebut belum juga direalisasikan dilapangan.

” Seakan akan kades Panundaan tidak menghiraukan intruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM”.

Begitupun keterangan lain dari salah seorang tokoh yang enggan disebut jati dirinya membenarkan bahwa Bantuan Provinsi Jawa Barat belum ada realisasi dilapangan, selain itu menurut Ia bahkan untuk Bantuan Panas Bumi dan BKK pun belum ada realisasi dilapangan.

Baca juga : SPI KPK RI, Bupati Kang DS: Kabupaten Bandung Zero Korupsi

Ditegaskannya bahkan hingga hari ini sabtu (10/01/26) unit kendaraan operasional belum juga terlihat di Kantor Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kab. Bandung.

Terkait kasus yang terjadi di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Camat Ciwidey Nardi Sunardi menjelaskan bahwa untuk kendaraan operasional akan datang pada Tangggal 15 Januari 2026, dan bila mana tidak datang pada saat itu Dealer akan Kena Denda, Tegasnya.

Mengenai Banprov dan BKK diantaranya ada Bantuan Panas Bumi pihak pemerintah Kecamatan terus melakukan monitor ke Pemerintah Desa Panundaan.

Menurutnnya, “akan dituntaskan pada bulan Januari sekarang ini “, Jelas Camat Nardi.

Terkuaknya kasus yang terjadi di Desa Panundaan, ini menandakan pihak APIP baik Kabupaten Bandung maupun Provinsi Jawa Barat harus serius dan tegas dalam menyikapi terjadinya kerugian Negara akibat ulah oknum kepala Desa.

Begitupun pihak APH baik kejaksaan dan Kepolisian harus berani menindak tegas oknum kades bukan Mantan Kadesnya saja yang melakukan Pelanggaran Anggaran dan Tidak Transparan terhadap Masyarakat dalam penggunaan anggaran, sebagai mana yang di amanatkan Presiden Prabowo Subianto tindak tegas jangan pandang bulu yang menyengsarakan rakyat.

Baca juga : Inspektur Kota Tasikmalaya Katakan Ada 3 Hal Yang Memungkinkan Terjadinya Korupsi

” Progres Positif sudah diperlihatkan Polresta Bandung yang melakukan penahanan terhadap Mantan Kades Panundaan yang melakukan Korupsi, tinggal kita menunggu Kapan Kepala Desa Devinitip nya diamankan,? “.

Reporter : Yun.s

 

Q Jabar

spot_img
spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini