KAB. BANDUNG Qjabar — Dalam agenda Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Bandung pada Senin, 23 Februari 2026, legislator NasDem Toni Permana menyoroti isu rasionalisasi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah dan dampaknya bagi pembangunan daerah.
Menurut Toni, rasionalisasi anggaran merupakan proses penyesuaian dan efisiensi belanja pemerintah guna menyeimbangkan pengeluaran dengan proyeksi pendapatan yang menurun.
Langkah ini, katanya, bertujuan menghilangkan pemborosan, menstandardisasi proses, serta memperbaiki kesehatan keuangan daerah melalui penghematan biaya operasional, tenaga kerja, dan aset.
Toni menegaskan bahwa Kabupaten Bandung memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap anggaran dari pemerintah pusat.
Setiap program pembangunan daerah mayoritas berasal dari transfer pusat sehingga pemangkasan anggaran menjadi sangat berpengaruh terhadap rencana yang sudah disusun.
Baca juga : Endang Kusnadi Resmi Pimpin SMSI Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025–2028
“Pada tahun 2026, anggaran untuk Pemkab Bandung dipangkas sebesar Rp1 triliun, dari sebelumnya Rp4 triliun,” ujarnya dalam acara reses di Baso Aral 3 Ciparay.
Ia menyebutkan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada sejumlah program, salah satunya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sebelumnya menerima Rp30 juta untuk empat kelompok, kini hanya mendapat Rp15 juta.
Meski demikian, Toni meminta masyarakat dan para konstituen tidak berkecil hati. Sebagai anggota dewan, ia memiliki ruang pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan fisik maupun nonfisik, termasuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Harapan saya, rasionalisasi ini dapat segera dihentikan dan anggaran bisa kembali seperti semula,” pungkasnya.
Reporter : Yun.s
