TASIKMALAYA, Q JABAR — Reses bukan sekadar agenda seremonial. Bagi Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, pertemuan dengan masyarakat menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan warga sekaligus mencari solusi atas kebutuhan yang mereka hadapi.
Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan Reses Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang digelar Selasa (18/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kepler menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari salah satu daerah pemilihan yaitu Kecamatan Cihideung,
Di tengah dialog, persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang cukup kuat disampaikan masyarakat. Warga mengeluhkan masih adanya kendala dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari persoalan pengurusan maupun aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga kesulitan memperoleh transportasi ketika harus membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan.
Bagi sebagian keluarga, kondisi tersebut menjadi persoalan serius, terutama ketika kebutuhan berobat muncul dalam situasi darurat.
Mendengar keluhan tersebut, Kepler memilih mengambil langkah konkret dengan menyiagakan ambulans gratis selama 24 jam yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat. Masih ada warga yang ketika sakit atau membutuhkan rujukan justru terkendala transportasi. Jangan sampai persoalan transportasi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Kepler.
Menurut Kepler, keberadaan ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus respons atas kebutuhan yang disampaikan dalam kegiatan reses.
Ambulans ini kami siagakan secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami berupaya memastikan warga tidak terkendala persoalan transportasi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ini bukan untuk menggantikan peran pemerintah. Pemerintah tetap harus hadir dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Apa yang kami lakukan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus solusi yang bisa kami hadirkan untuk membantu masyarakat, sambil terus memperjuangkan perbaikan sistem dan fasilitas kesehatan di tingkat kebijakan,” tegasnya.
Selain persoalan kesehatan, forum reses juga menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan lainnya.
Sejumlah aspirasi yang mencuat di antaranya kebutuhan pemasangan KWH mandiri, persoalan infrastruktur dan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Warga juga menyampaikan kondisi daya beli yang masih lemah serta perlunya dukungan terhadap kegiatan masyarakat di tingkat kewilayahan, termasuk RT/RW, LPM dan Pokmas.
Tak kalah penting, masyarakat juga menyampaikan harapan agar program pemberdayaan UMKM dan bantuan sosial dapat terus diperkuat dan diberikan secara tepat sasaran.
Kepler mengatakan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting untuk dibawa dan diperjuangkan melalui fungsi representasi serta kewenangan DPRD.
“Apa yang disampaikan masyarakat dalam reses tidak boleh berhenti sebagai catatan. Kami akan membawa aspirasi ini ke DPRD untuk dibahas dan dikawal sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepler juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tengah menghadapi persoalan defisit anggaran.
Menurutnya, persoalan fiskal daerah harus dilihat bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Defisit anggaran bukan sekadar angka. Dampaknya bisa berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keterbatasan fiskal jangan sampai membuat kebutuhan dasar masyarakat semakin sulit dipenuhi,” ujar Kepler.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama terhadap sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita harus menentukan prioritas. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Kepler menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari proses demokrasi karena menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, menurutnya, hasil reses harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Reses bukan hanya datang, mendengar, kemudian selesai. Ada tanggung jawab moral untuk membawa suara masyarakat ke meja parlemen. Aspirasi yang kami terima akan kami catat, kami kelompokkan berdasarkan kewenangan, kemudian kami perjuangkan melalui pembahasan di DPRD maupun komunikasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Ia berharap langkah penyediaan ambulans gratis tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sembari pemerintah daerah terus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan kesehatan.
“Ini adalah bagian dari kerja jangka panjang. Kami akan terus mendorong agar anggaran kesehatan dan fasilitas penunjangnya mendapatkan perhatian yang lebih baik. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan tidak semakin terbebani ketika sedang membutuhkan pertolongan,” pungkas Kepler.
Dengan berakhirnya pelaksanaan reses tersebut, berbagai aspirasi warga kini menjadi catatan yang akan dibawa Kepler dari ruang pertemuan masyarakat menuju meja parlemen DPRD Kota Tasikmalaya.
Bagi Kepler, ukuran keberhasilan reses bukan hanya seberapa banyak warga yang hadir, tetapi seberapa jauh suara masyarakat benar-benar diperjuangkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan warga.
Reporter: AR A
