KAB. BANDUNG Qjabar — Membahas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berlokasi di Kecamatan Pacet, legislator Fraksi NasDem, Toni Permana, SH., saat Reses Masa Sidang I DPRD Kabupaten Bandung, di Desa Cipeujeuh Kecamatan Pacet, Kamis 6 November 2025, menyampaikan merasa cukup dilematis.
Sebab akses sumber mata air tersebut merupakan penopang kehidupan masyarakat disisi lainnya Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung berharap pembangunan SPAM yang merupakan serangkaian infrastruktur dan proses untuk menyediakan air minum yang aman dan layak juga bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
“Dari sekian juta warga yang ada di Kabupaten Bandung, saat ini hanya 12% saja, masyarakat yang mendapat pelayanan air bersih atau air minum,” katanya.
Tentu saja untuk tata kelola air di wilayah dapil 6 atau Pacet, ia menuturkan, sebagai anggota DPRD juga Kepala Desa akan mengawal serta mendampingi pembangunan SPAM tersebut agar tidak merugikan masyarakat.
Selanjutnya Toni membajas E Pokir yang diharapkan bisa diprioritaskan pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dengan alasan akan cepat terasa manfaatnya dalam membantu perekonomian keluarga. Alasannya, kalau dalam bentuk uang ia meragu anggaran itu dibelanjakan atau barang yang dibeli kualitasnya buruk.
Di kesempatan itu ia juga membahas pembelian 4 kuintal beras yang melibatkan kelompok masyarakat, yang diprediksikan bisa cepat terasa manfaatnya. Itu paling jelas dan bisa segera dilaksanakan.
Selain itu Toni menyampaikan program Pemerintah Kabupaten Bandung terkait Bantuan Modal Bergulir tanpa Agunan melalui BPR Kerta Raharja yang mengalami kenaikan anggaran hingga 20 miliar, jadi bila dulu penerima bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp3 juta, sekarang bisa mendapatkan Rp5 juta bahkan lebih.
Termasuk penyediaan modal pinjaman sebesar Rp10 miliar, disebutkannya ini berbeda dengan bantian tadi, tentunya ini ada proses, “Namun saya siap mendampingi warga yang membutuhkan modal tersebut ke BPR,” jelas Toni.
Imbauan Toni kepada warga bila nanti mendapat pelayanan kurang maksimal yang membutuhkan waktu agak lama, itu dikarenakan adanya pemotongan sebesar Rp1 triliun yang pastinya mengganggu kinerja pemerintahan.
Reporter : Yun.s
