Kabupaten Bandung Qjabar – Pemerintah kecamatan Kutawaringin bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan mengadakan monitoring ke Desa Kopo dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan kutawaringin, Pemerintah Desa kopo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, pendamping desa, serta unsur terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, pengelolaan keuangan desa, serta realisasi berbagai program pembangunan yang didanai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, maupun sumber anggaran lainnya.
Monitoring dan evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan konsultasi bagi pemerintah desa agar tata kelola pemerintahan semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kutawaringin Hj.Jaenabiyah menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau kekurangan pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan pemerintah desa Katapang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika masih terdapat kekurangan, maka akan menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan pelaksanaannya semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Sekcam juga menyoroti adanya kebijakan pengurangan anggaran desa yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas.
“Walaupun terdapat penyesuaian anggaran, kami berharap pembangunan desa tetap berjalan secara optimal. Pemerintah desa harus mampu menentukan program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan secara maksimal,” katanya.
Ditambahkan Kepala Desa Kopo Entang Suryana “Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh anggaran yang masuk ke desa, baik yang bersumber dari ADPD, Dana Desa, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi, benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal itu menjadi tugas penting pemerintah kecamatan sebagai pembina desa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peran kecamatan tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pemerintah desa agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan.
“Tanpa adanya pembinaan dari pihak kecamatan, pelaksanaan pemerintahan desa tentu tidak akan berjalan secara optimal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Monitoring dan Evaluasi yang telah menjalankan tugasnya. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan kekurangan atau kesalahan, itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya.
Reporter : Yun.s
