Kota Tasik, 20 Februari 2026 – Ketua Umum Poros Rakyat dan Mahasiswa Sukapura (PRMS), Sansan Redi Taufik, menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya terkait polemik pembangunan lapangan padel yang bersinggungan dengan irigasi tersier di Kota Tasikmalaya.
Menurut Sansan, polemik yang terjadi memperlihatkan perlunya pembenahan tata kelola irigasi dan aset publik. Ia menyoroti kondisi sejumlah irigasi tersier yang dinilai kurang terawat sejak lama, namun baru menjadi perhatian ketika muncul rencana pembangunan bernilai ekonomi.
“Bertahun-tahun irigasi tersier rusak dan kurang terurus tidak menjadi prioritas. Namun ketika ada rencana pembangunan, semua pihak tiba-tiba ramai membicarakan aturan dan batas wilayah,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan pemerintah daerah dan DPRD dalam kasus ini terkesan reaktif, bukan preventif. Menurutnya, perencanaan, pemetaan aset, dan pengawasan sejak awal akan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.
“Kalau sejak awal irigasi tersier dipetakan dan dirawat dengan baik, polemik seperti ini bisa dihindari. Tata kelola harus konsisten, bukan muncul saat konflik terjadi,” katanya.
Sansan menegaskan bahwa irigasi tersier memiliki peran penting bagi pertanian dan masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta memperjelas status tata ruang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pembangunan dan kebutuhan publik.
Dalam polemik pembangunan lapangan padel ini, PRMS menegaskan tidak menolak investasi. Namun, mereka meminta agar investasi berjalan dengan kepastian hukum, tata ruang yang jelas, serta perlindungan terhadap fasilitas publik.
“Investasi perlu didukung, tetapi tata kelola juga harus adil dan konsisten. Jangan sampai masalah lama menjadi beban baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” tegas Sansan.
PRMS juga mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap irigasi tersier, meningkatkan transparansi data aset publik, serta memperkuat koordinasi dengan DPRD agar pengawasan berjalan lebih efektif.
“Kepercayaan publik dibangun dari kerja nyata sejak awal, bukan hanya ketika polemik muncul,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun DPRD Kota Tasikmalaya belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait.
Reporter Andriana