KABUPATEN BANDUNG, Qjabar. – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kabupaten Bandung, pada 6–7 November 2026, Kegiatan ini berlangsung di Desa Sukamenak kecamatan Margahayu kabupaten Bandung,
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan, perencanaan, serta kebutuhan masyarakat.
Baca juga : KDS Kukuhkan Pengurus FKBS Periode 2026–2030, Perkuat Gerakan Kabupaten Sehat
Dalam kegiatan tersebut, Tia Fitriani berkesempatan bertemu dan berkumpul bersama sejumlah peserta yang hadir. Suasana kebersamaan terlihat dalam dokumentasi kegiatan, yang memperlihatkan antusiasme peserta mengikuti agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu fungsi penting lembaga legislatif. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD dapat melihat secara langsung berbagai kondisi di lapangan, sekaligus memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, kegiatan pengawasan juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai masukan, aspirasi, maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan.
Tia Fitriani sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pengawasan tersebut, diharapkan pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administrasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat. Keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik menjadi sejumlah aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama dua hari di Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran pengawasan DPRD, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi perhatian dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin berpihak pada kepentingan masyarakat.
Reporter : Yun.s
