Kabupaten Tasikmalaya, QJabar, – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali melakukan perombakan struktur birokrasi melalui rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 30 pejabat dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, pada Selasa (16/12/2025) di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya.
Rotasi tersebut meliputi tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), enam pejabat administrator, satu pejabat pengawas, serta 20 kepala sekolah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Adapun tiga pejabat eselon II yang mengalami pergeseran jabatan yakni Opan Sopian yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial kini dipercaya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, Dra. Hj. Wini, M.Si, yang sebelumnya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kini menjabat Kepala Dinas Sosial. Posisi Kepala Disdukcapil selanjutnya diisi oleh Tatang Kusnadar yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD.
Di tengah rotasi tersebut, publik menyoroti masih kosongnya dua jabatan strategis, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Padahal, kedua dinas tersebut menjadi sektor prioritas dalam agenda pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Hingga saat ini, kedua instansi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait arah kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program, khususnya menjelang tahun anggaran mendatang.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ASN dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, serta pembinaan karier.
“ASN yang menunjukkan kinerja baik harus terus ditingkatkan. Sementara yang masih kurang, perlu pembinaan dan perbaikan,” ujar Cecep.
Ia memastikan seluruh proses mutasi telah melalui verifikasi teknis dan administrasi, termasuk penilaian rekam jejak serta integritas para pejabat yang dilantik.
Lebih lanjut, Cecep menekankan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Salah satu contohnya melalui program pembiasaan menanam bagi anak-anak, seperti gerakan satu anak satu polibag dan satu anak satu pohon, yang dinilai mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait waktu pengisian jabatan definitif Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas PUPR. Padahal, kedua dinas tersebut memegang peran vital dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.
Rotasi dan mutasi ASN ini diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi. Meski begitu, tanpa kepemimpinan definitif pada dua dinas prioritas, publik menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. (Masdar)
