Tasikmalaya, QJabar – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Kabupaten Tasikmalaya angkat bicara terkait maraknya praktik grooming serta konten digital yang dinilai mengeksploitasi anak dan remaja.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus di Tasikmalaya yang melibatkan seorang konten kreator, yang diduga memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan praktik grooming. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk manipulasi psikologis yang berpotensi merusak masa depan anak dan remaja.
Ketua KOPRI Kabupaten Tasikmalaya, Neneng Siti Najiah, menjelaskan bahwa grooming merupakan proses manipulasi yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun kedekatan emosional dan kepercayaan korban sebelum terjadinya eksploitasi.
“Pelaku biasanya memulai pendekatan yang terlihat wajar, seperti memberi perhatian berlebihan, pujian, hingga hadiah. Anak kemudian merasa dihargai dan diperhatikan, padahal di balik itu terdapat tujuan yang berbahaya,” ujar Neneng kepada QJabar, Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya, eksploitasi terhadap anak tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital. Ia menyoroti praktik konten kreator yang menjadikan anak sebagai objek konten tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun keselamatan anak.
“Ada konten digital yang secara tidak sadar menormalisasi relasi tidak sehat dan membuka ruang terjadinya grooming. Anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sadar, sementara paparan publik yang berlebihan bisa berdampak jangka panjang,” tegasnya.
Neneng juga menyebut bahwa praktik grooming kerap berlangsung tanpa disadari, baik oleh korban maupun lingkungan sekitar. Namun, belakangan ini korban mulai berani menyuarakan pengalaman mereka.
Meningkatnya kesadaran publik, salah satunya dipicu oleh viralnya buku Broken Strings, yang membuka ruang diskusi tentang pengalaman korban dan dampak manipulasi psikologis.
“Keberanian korban untuk speak up merupakan langkah penting dalam memutus rantai kekerasan dan manipulasi,” lanjutnya.
KOPRI Kabupaten Tasikmalaya turut menyoroti peran media sosial yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk mendekati korban. Maraknya penggunaan relasi kuasa di ruang digital, ditambah minimnya literasi digital dan lemahnya pengawasan, dinilai semakin memperbesar risiko grooming, khususnya terhadap anak dan remaja.
“Anak bukan komoditas konten. Ketika anak diekspos demi popularitas atau keuntungan, itu sudah termasuk bentuk eksploitasi,” tegas Neneng.
Sebagai langkah pencegahan, KOPRI mendorong peningkatan literasi digital di masyarakat, penguatan edukasi bagi orang tua dan anak, serta peran aktif pemerintah dalam menegakkan regulasi perlindungan anak di ruang digital.
Selain itu, KOPRI juga meminta aparat penegak hukum serta platform media sosial untuk bersikap tegas terhadap konten yang mengeksploitasi anak dan berpotensi mengandung unsur grooming.
KOPRI Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan advokasi dan edukasi guna mewujudkan ruang digital yang aman dan ramah anak, serta melindungi generasi muda dari segala bentuk kekerasan dan manipulasi psikologis. (masdar)
