Kabupaten Bandung Qjabar – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira Zahrotun Noor, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Desa Gajahmekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Humaira Zahrotun Noor, konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pengurus ranting PKB, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran para peserta menjadi bagian dari upaya membangun ruang komunikasi dan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihannya, Sabtu 10 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal penting untuk disosialisasikan agar masyarakat semakin memahami peran serta fungsi pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi bagian dari tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Melalui partisipasi publik, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, ketentuan, serta kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Iklan Rokok Dekat Sekolah dan Tempat Wisata Mangkubumi Disorot, CBN Siap Bawa ke DPRD
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memahami bagaimana aspirasi warga dapat disampaikan melalui wakil rakyat.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor memiliki peran dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan DPRD. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga. Aspirasi, masukan, maupun persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
Di sisi lain, keberadaan konstituen dan pengurus ranting PKB dalam kegiatan tersebut turut menjadi bagian dari penguatan komunikasi politik antara partai, wakil rakyat, dan masyarakat. Komunikasi yang terjalin diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyerap aspirasi serta mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan di GOR Desa Gajahmekar juga memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk mengikuti sosialisasi secara langsung. Dengan adanya kegiatan seperti ini, informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal pembangunan.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya bukan sekadar kegiatan formal, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan, program pembangunan dilaksanakan dengan baik, dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara umum.
Reporter : Yun.s