Kabupaten Tasikmalaya, QJabar — Persoalan akses lahan, konflik agraria, hingga buruknya infrastruktur irigasi menjadi isu strategis yang disorot dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (11/10/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Bakti Petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tersebut berlangsung di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dengan melibatkan perwakilan petani dari berbagai kecamatan.
Mengusung tema “Memperkuat Organisasi Petani, Membangun Pertanian Berkelanjutan dan Berkeadilan”, Rakerda menjadi forum konsolidasi untuk menghimpun aspirasi sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani di tingkat daerah.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin, menegaskan pentingnya penguatan organisasi sebagai wadah untuk menyatukan suara petani dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan sektor pertanian.
Menurutnya, keterlibatan perwakilan petani dari setiap kecamatan diharapkan mampu memperkuat koordinasi hingga tingkat akar rumput, sehingga aspirasi yang berkembang di lapangan dapat diperjuangkan secara lebih terarah.
Akses Lahan dan Konflik HGU Jadi Sorotan
Rakerda tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan. Dalam arahannya, Yudi menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak kepada petani, khususnya dalam memperluas akses terhadap lahan produktif, termasuk bagi buruh tani.
Persoalan agraria yang berkaitan dengan hak guna usaha (HGU), menurutnya, perlu mendapatkan perhatian agar akses masyarakat terhadap lahan pertanian dapat diperjuangkan melalui mekanisme dan kebijakan yang berlaku.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan hilirisasi hasil pertanian, serta perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian, terutama dalam upaya memperkuat perlindungan petani dan mewujudkan swasembada pangan.
Program Pertanian Harus Sesuai Potensi Daerah
Menurut Yudi, pembangunan pertanian di Jawa Barat perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, memiliki potensi komoditas hortikultura. Sementara itu, Karawang dan Indramayu dikenal sebagai daerah dengan sektor pertanian tanaman pangan yang menonjol.
Perbedaan potensi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program agar dukungan pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata petani di lapangan.
Ia berharap aspirasi yang dihimpun melalui organisasi dapat disampaikan kepada instansi pertanian, pemerintah provinsi, dan DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Wahyudi, S.P., M.P., serta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, H. Haris Sanjaya, bersama jajaran organisasi dan perwakilan petani.
Melalui Rakerda ini, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tasikmalaya diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan sinergi dengan pemerintah untuk mengawal aspirasi petani.
Penguatan akses lahan, dukungan sarana produksi, perbaikan irigasi, dan pemasaran hasil pertanian menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas serta memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tasikmalaya. (day)