TASIKMALAYA, Q JABAR – Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Senin (17/8/2026), berlangsung khidmat dan meriah. Namun, usai upacara, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, S.MG., M.A., justru menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah daerah.
Menurut Kepler, usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk melihat apakah masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaat kemerdekaan.
“Kita ini sudah 81 tahun merdeka. Upacara hari ini bagus, megah. Tapi pertanyaannya, apakah wong cilik, para pedagang kecil, PKL, dan buruh harian di Tasikmalaya sudah benar-benar merdeka dari himpitan ekonomi?” ujarnya.
Kepler menegaskan, kemerdekaan bukan hanya soal seremoni, tetapi harus terlihat dari kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kemerdekaan itu bukan cuma seremonial setahun sekali di lapangan ini, tapi wujud nyata kehadiran pemerintah di piring makan rakyatnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti KIS dan KIP. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data dan pelayanan terus dibenahi agar masyarakat yang berhak tidak kesulitan mendapatkan akses.
“Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan haknya justru kesulitan karena persoalan data dan birokrasi,” katanya.
Kepler juga mengingatkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar terbentuk secara administratif.
“Koperasi Merah Putih harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dikelola secara transparan,” ujarnya.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepler meminta pengawasan dilakukan secara serius, khususnya terhadap dapur MBG.
“Mulai dari standar gizi, kebersihan dapur, kualitas makanan sampai distribusinya harus diperhatikan. Program ini baik dan harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak,” tegasnya.
Seluruh persoalan tersebut, menurut Kepler, tidak terlepas dari pentingnya pembenahan birokrasi.
“Semangat kemerdekaan ini harusnya jadi cambuk. Jangan sampai masyarakat disuruh lari mengejar ketertinggalan ekonomi, tapi birokrasinya masih jalan di tempat,” ujarnya.
Ia meminta regulasi ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Kalau tata kelola birokrasi transparan dan pelayanan cepat, masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Bagi Kepler, upacara HUT RI boleh selesai, tetapi pekerjaan pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat masih terus berjalan.
“Kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh rakyat, terutama wong cilik.”
Reporter: AR A
