Kota Tasik 04 April 2026 — Kabar RSUD Dewi Sartika bisa melayani pasien layanan BPJS Kesehatan sekilas menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun di balik itu, muncul sejumlah sorotan terkait kesiapan operasional rumah sakit tersebut yang dinilai belum sepenuhnya matang.
Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai bahwa capaian administratif seperti izin operasional dan akreditasi tidak cukup untuk menjamin kualitas pelayanan di lapangan.
“Secara administratif memang sudah terpenuhi, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan operasionalnya. Jangan sampai rumah sakit ini hanya kuat di atas kertas, namun lemah dalam praktik,” ujarnya saat diwawancarai.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, RSUD Dewi Sartika diduga masih menghadapi keterbatasan dukungan operasional dari Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
“Kalau dukungan operasional tidak memadai, ini berisiko. Rumah sakit bisa kesulitan bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut layanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan ketidaktepatan dalam skala prioritas anggaran. Di tengah kebutuhan mendesak untuk memastikan operasional rumah sakit berjalan optimal, alokasi anggaran dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan tersebut.
“Kami melihat ada indikasi skala prioritas yang perlu dievaluasi. Ketika rumah sakit membutuhkan dukungan agar bisa berjalan, justru anggaran besar diarahkan ke sektor lain. Ini yang menjadi perhatian publik,” katanya.
Lebih lanjut, Myftah menilai RSUD Dewi Sartika memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri jika didukung secara serius sejak awal.
“Rumah sakit ini punya potensi besar. Tapi kalau tidak disiapkan dengan matang, potensi itu bisa hilang. Bahkan bukan tidak mungkin justru menjadi beban baru,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan seremoni semata, melainkan kepastian pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu pelayanan nyata, bukan sekadar peresmian. Pemerintah harus memastikan rumah sakit ini benar-benar siap, bukan hanya terlihat siap,” pungkasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, GMNU Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat akan melayangkan surat permohonan audiensi kepada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya guna membahas secara langsung berbagai persoalan yang berkembang, khususnya terkait kesiapan operasional RSUD Dewi Sartika.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kesiapan operasional secara menyeluruh maupun dukungan anggaran bagi RSUD Dewi Sartika.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan transparan dari pemerintah daerah, maka kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. RSUD Dewi Sartika dikhawatirkan bukan hanya gagal menjadi solusi layanan kesehatan, tetapi justru berpotensi menjadi simbol persoalan perencanaan yang belum tuntas—di mana kebutuhan masyarakat harus berhadapan dengan realitas kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.
