TASIKMALAYA, QJABAR — Ada yang ganjil di balik megahnya acara penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Aula Kantor Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jumat (11/9/2026).
Di saat para pengurus Karang Taruna, RT, dan RW berkumpul untuk menyatukan visi, forum mendadak memanas tatkala bobroknya pendataan sosial warga dibongkar habis-habisan.
Bagaimana tidak, validasi data pemerintah kembali menuai kecaman keras setelah terungkap fakta mencengangkan: status kesejahteraan seorang anggota dewan terhormat disamakan begitu saja ke dalam kategori desil 6 dengan seorang pengayuh becak!
Acara yang turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, ini seketika berubah menjadi ajang luapan keresahan warga akar rumput terhadap ketimpangan birokrasi dan kebijakan yang salah sasaran.
Ketegangan di ruang sidang kian memuncak saat pemateri utama, Ustad Habibudin, membakar semangat peserta lewat orasinya yang menguliti berbagai persoalan fundamental bangsa.
Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa wilayah, pemerintah, dan rakyat adalah pilar utama negara, di mana rakyat seharusnya menduduki posisi paling krusial.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Habibudin melontarkan kritik pedas terhadap institusi yang kerap melenceng dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aslinya.
Ia menyoroti fenomena janggal di lapangan di mana aparat keamanan justru sibuk mengurus sektor pangan di luar mandat utama mereka, alih-alih fokus mengawal konstitusi dan melindungi hak sipil.
Tak berhenti di situ, ia menggugah nurani seisi ruangan dengan melontarkan pertanyaan menohok yang langsung disambut anggukan setuju para peserta:
“Apakah ketika kita masyarakat susah, negara hadir, pemerintah hadir?”
Dengan suara berapi-api, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir di sisi rakyat dalam kondisi apa pun.
Ia juga melontarkan kalimat menohok yang langsung viral di kalangan peserta:
“Jangan sampai kita mau bela negara, tapi membela diri sendiri saja tidak bisa!”
Menurutnya, bela negara di era modern bukan sekadar retorika kosong, melainkan diwujudkan lewat pembangunan manusia yang handal, ekonomi yang kuat, serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai harga mati yang tak boleh ditawar-tawar oleh penguasa.
Puncak diskursus pecah saat isu data desil dilempar ke meja diskusi.
Para ketua RT, RW, dan Karang Taruna serempak menyuarakan kemarahan atas kacaunya sistem pendataan sosial ekonomi di wilayah mereka.
Kasus disamakannya kelas sosial seorang pejabat atau anggota dewan dengan tukang becak di dalam kategori desil 6 menjadi bukti telak betapa amburadulnya validasi data pemerintah selama ini.
Alhasil, bantuan sosial dan program kesejahteraan kerap salah alamat—yang kaya makin berselancar, sementara warga miskin sesungguhnya gigit jari di pinggiran jalan.
Kritik tajam ini menjadi tamparan keras bagi instansi terkait agar segera melakukan pemutakhiran data secara jujur dan transparan dengan melibatkan langsung unsur kewilayahan.
Lewat forum panas di Bungursari ini, pesan moralnya sangat jelas: suara akar rumput tidak bisa lagi diremehkan.
Ketika rakyat mulai bersuara menuntut keadilan sosial dan ketepatan data, di situlah ujian sesungguhnya bagi eksistensi kehadiran negara.
